Fadel yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Partai Golkar menegaskan, keputusan DPP Partai Golkar menetapkan Careig Naichel Runtu (CNR) sebagai calon Bupati Minahasa periode 2013-2018 sudah final. Sesuai PO nomor 13 tentang disiplin organisasi dan sanksi organisasi, bagi yang tidak mematuhi terancam sanksi berat pemecatan.
“Jangan tanyakan dan informasikan hal ini kepada publik setengah-setengah, sehingga terjadi bias. Sudah jelas PO 13 ini, dalam bab 12 bahwa kader yang maju dari partai lain atau mendukung calon lain harus mundur atau dimundurkan dari Golkar, seketika setelah ditetapkan KPUD,” kata Fadel melalui DPD II Partai Golkar Minahasa.
Mantan Gubernur Gorontalo ini menjabarkan, Partai Golkar memang bukan partai otoriter dengan memecat kader sembarangan. Namun, Partai Golkar adalah partai yang disiplin dengan aturan organisasi. Prosesnya sesuai PO 13 menurutnya, peringatan diberikan jika kader terbkti mendukung pasangan lain. Sementara, bagi kader yang maju melalui partai lain langsung diberhentikan setelah resmi ditetapkan KPUD sebagai calon.
Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Nurdin Halid. Berbagai pelanggaran akan dikenakan sanksi. Ada banyak bukti pelanggaran menurutnya, bahkan hingga pesan pendek mendukung calon partai lain juga dikatakan pelanggaran.
"Kita masih mentolelir apabila ada yang memilih mendukung calon lain diluar Golkar sebelum penetapan. Tetapi apabila ketetapan dan SK keluar maka tidak ada lagi mendukung calon lain, kalau kedapatan dengan bukti-bukti maka sesuai aturan dipecat," kata Nurdin.
Ketegasan ini sangat penting bagi Nurdin, karena bila tidak maka Partai Golkar akan dinilai lemah. Selain itu menurutnya, kader yang maju melawan calon yang diusung Partai Golkar, itu akan mengganggu soliditas partai.
“Tegas itu penting untuk menjaga kemenangan dan keutuhan partai. Pertahankan kemenangan Golkar di Minahasa, ini menyangkut harga diri partai,” tambah Nurdin.
Sementara itu, Sekretaris DPD II Partai Golkar Minahasa Febry Suoth menjelaskan, saat ini terjadi upaya penggiringan opini publik bahwa Golkar akan membiarkan kadernya yang maju atau mendukung calon dari luar Golkar.
“Informasi yang diberikan setengah-setengah, dan itu terdesain. Juga setelah kami telusuri ternyata pernyataan petinggi DPP Golkar sebelumnya, maksudnya bukan tidak ada pemecatan, tapi ada proses yang harus dilalui. Itu benar, makanya kami akan berikan bukti-bukti laporan pelanggaran kader untuk diproses sesuai juklak dan PO Golkar,” kata Febry.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar